Demokrasi berasal dari bahasa Latin : demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Konon, Demokrasi berakar dari peradaban bangsa Yunani kuno pada 500 SM. Gagasan Demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di Barat, saat Romawi takluk di tangan suku Jerman. Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai jalan pembuka munculnya kembali Demokrasi di Barat. Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit pada Abad Pencerahan. Ide Demokrasi terus mengalir hingga ke Timur Tengah pada pertengahan Abad ke-19.
Secara teoritis, inti atau substansi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi mengklaim bahwa segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat. Namun yang terjadi sebetulnya adalah tirani minoritas karena pada kenyataannya parlemen sering dikuasai oleh segelintir elit politik dan para pemilik modal. Karena itu pula diyakini, hanya segelintir orang yang diuntungkan dari sistem pemerintahan yang demokratis ini.
Demokrasi melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Karena itu, dalam praktiknya demokrasi tidaklah seragam di berbagai negara. Sampai saat ini, perdebatan seputar negara mana yang paling demokratis yang dianggap paling demokratis menjadi tampak absurd. Pasalnya, standar yang digunakan untuk mengukur demokratis-tidaknya sebuah negara sering tidak “standar”. Indonesia pernah didaulat sebagai “jawara demokrasi” hanya karena dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2004 secara damai. Namun demikian, tetap saja Amerika – juga Eropa – dianggap sebagai “kampiun demokrasi”.
Semua itu hanya dinisbatkan pada kategori-kategori yang sangat artifisial yaitu pemilu damai, transparansi, kebebasan, persamaan, dll. Robert Dahl dalam karyanya Polyarchy menyebut delapan syarat sebuah negara demokrasi :
Kebebasan membentuk dan mengikuti organisasi
Kebebasan berekspresi
Hak memberikan suara
Eligibilitas untuk menduduki jabatan publik
Hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat
Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif
Pemilu yang bebas dan adil
Institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah bergantung pada suara rakyat.
Jelas, kategori-kategori di atas jauh dari substansi demokrasi itu sendiri. Artinya, baru mencerminkan demokrasi ”kulit” bukan ”isi”.
Substansi demokrasi secara teoritik adalah kedaulatan rakyat. Namun dalam tataran praktik yang sering terjadi adalah hukum besi oligarki. Di sisi lain, Demokrasi yang dekat dengan semboyan “kebebasan, persamaan, persaudaraan” dalam praktiknya juga selalu menyisakan ironi. Kemerdekaan (liberte) yang dimaksud ternyata hanya berlaku bagi kaum borjuis untuk memonopoli pasar, begitu juga dengan persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Semua ini terjadi karena pada akhirnya segelintir orang itulah yang berdaulat, bukan rakyat.
Amerika Serikat ternyata juga mempunyai borok demokrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi yang diklaim Amerika hanya dijadikan alat untuk mengintervensi sekaligus menundukkan negara lain. Ironis, demi sebuah ”alasan luhur” demokratisasi, Amerika justru menggunakan cara-cara yang sangat tidak demokratis. Anehnya, meski kebobrokan demokrasi demikian nyata, selalu ada pembelaan yang terkesan defensif dari para pengusungnya.
Adakah negara Demokrasi? Bagi seorang Muslim, pertanyaan ini penting untuk dijawab. Pasalnya, Demokrasi kini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan politik kaum Muslim di seluruh dunia. Di tengah euphoria kaum Muslim terhadap Demokrasi, juga di tengah kepercayaan para pengusungnya terhadap idealitas demokrasi yang diklaim sebagai ”tetap yang terbaik”, buku ini hadir justru dengan daya kritis yang luar biasa baik dalam teori maupun praktik demokrasi itu sendiri. Dalam tataran teori, kelebihan buku ini terletak pada kemampuannya untuk membongkar cacat demokrasi dari akarnya serta ketajamannya dalam menguak berbagai kelemahan filosofis dan paradigmatis konsep kedaulatan rakyat sebagai ”ruh” demokrasi. Dengan konteks ini pulalah, buku ini hadir sebagai ikhtiar mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.
Buku ini adalah kumpulan tulisan dari sejumlah penulis yang dimuat di majalah al-Wa’ie, terdiri dari delapan bab yaitu :
Bab I : Demokrasi dalam Tataran Teori dan Praktik
Bab II : Demokrasi, Kapitalisme dan Problem Kesenjangan Kaya-Miskin
Bab III : Demokrasi : Sistem Politik yang Problematis
Bab IV : Sekularisasi dan Komersialisasi : Problem Pendidikan di Alam Demokrasi
Bab V : Demokrasi dan Penghancuran Sosial Budaya
Bab VI : Ilusi Negara Demokrasi
Bab VII : Islam vs Demokrasi
Bab VIII : Keniscayaan Negara Demokrasi
Meskipun sekadar kumpulan tulisan, buku ini berusaha tampil sebagai ”buku utuh” yang membincangkan secara lengkap dan integral seputar ilusi negara Demokrasi. Dalam tataran praktik, buku ini secara tegas dan lugas mampu menghadirkan fakta-fakta yang justru menegasikan teori-teori demokrasi dan klaim-klaim para pengusungnya, bahkan di negara-negara yang diklaim sebagai kampiun demokrasi. Selain itu, didukung oleh fakta-fakta yang valid dan meyakinkan, buku ini boleh dikatakan merupakan buku pertama di Indonesia yang cukup berbobot, yang secara serius membongkar banyak aib Demokrasi, yang selama ini terlalu pekat tertutupi oleh klaim-klaim yang terlalu berlebihan dari para pemujanya.
Buku ini menguak fakta umum dan merata bahwa ”demokrasi praktik” sering bertentangan dengan ”demokrasi teori”. Buku ini juga mampu membalikkan klaim-klaim para pengusung demokrasi. Yang sering menyatakan bahwa demokrasi menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan ; memberikan garansi kebebasan dan persamaan ; serta menawarkan kemajuan dan keadaban. Faktanya, semua itu dusta belaka. Buku ini benar-benar membuktikan secara faktual, bahwa demokrasi ideal hanya ada dalam khayal, tidak pernah membumi, dan bahwa cita-cita mendirikan negara demokrasi memang hanya sebuah ilusi. Buku ini juga berhasil membuktikan bahwa negara Demokrasi adalah negara ”Kleptokrasi”, negara ”Para Maling” yang dikuasai oleh orang-orang ”bermental maling” yang ”mencuri” dan ”merampas” kedaulatan rakyat.
Secara teoritis, inti atau substansi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi mengklaim bahwa segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat. Namun yang terjadi sebetulnya adalah tirani minoritas karena pada kenyataannya parlemen sering dikuasai oleh segelintir elit politik dan para pemilik modal. Karena itu pula diyakini, hanya segelintir orang yang diuntungkan dari sistem pemerintahan yang demokratis ini.
Demokrasi melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Karena itu, dalam praktiknya demokrasi tidaklah seragam di berbagai negara. Sampai saat ini, perdebatan seputar negara mana yang paling demokratis yang dianggap paling demokratis menjadi tampak absurd. Pasalnya, standar yang digunakan untuk mengukur demokratis-tidaknya sebuah negara sering tidak “standar”. Indonesia pernah didaulat sebagai “jawara demokrasi” hanya karena dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2004 secara damai. Namun demikian, tetap saja Amerika – juga Eropa – dianggap sebagai “kampiun demokrasi”.
Semua itu hanya dinisbatkan pada kategori-kategori yang sangat artifisial yaitu pemilu damai, transparansi, kebebasan, persamaan, dll. Robert Dahl dalam karyanya Polyarchy menyebut delapan syarat sebuah negara demokrasi :
Kebebasan membentuk dan mengikuti organisasi
Kebebasan berekspresi
Hak memberikan suara
Eligibilitas untuk menduduki jabatan publik
Hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat
Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif
Pemilu yang bebas dan adil
Institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah bergantung pada suara rakyat.
Jelas, kategori-kategori di atas jauh dari substansi demokrasi itu sendiri. Artinya, baru mencerminkan demokrasi ”kulit” bukan ”isi”.
Substansi demokrasi secara teoritik adalah kedaulatan rakyat. Namun dalam tataran praktik yang sering terjadi adalah hukum besi oligarki. Di sisi lain, Demokrasi yang dekat dengan semboyan “kebebasan, persamaan, persaudaraan” dalam praktiknya juga selalu menyisakan ironi. Kemerdekaan (liberte) yang dimaksud ternyata hanya berlaku bagi kaum borjuis untuk memonopoli pasar, begitu juga dengan persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite). Semua ini terjadi karena pada akhirnya segelintir orang itulah yang berdaulat, bukan rakyat.
Amerika Serikat ternyata juga mempunyai borok demokrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi yang diklaim Amerika hanya dijadikan alat untuk mengintervensi sekaligus menundukkan negara lain. Ironis, demi sebuah ”alasan luhur” demokratisasi, Amerika justru menggunakan cara-cara yang sangat tidak demokratis. Anehnya, meski kebobrokan demokrasi demikian nyata, selalu ada pembelaan yang terkesan defensif dari para pengusungnya.
Adakah negara Demokrasi? Bagi seorang Muslim, pertanyaan ini penting untuk dijawab. Pasalnya, Demokrasi kini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan politik kaum Muslim di seluruh dunia. Di tengah euphoria kaum Muslim terhadap Demokrasi, juga di tengah kepercayaan para pengusungnya terhadap idealitas demokrasi yang diklaim sebagai ”tetap yang terbaik”, buku ini hadir justru dengan daya kritis yang luar biasa baik dalam teori maupun praktik demokrasi itu sendiri. Dalam tataran teori, kelebihan buku ini terletak pada kemampuannya untuk membongkar cacat demokrasi dari akarnya serta ketajamannya dalam menguak berbagai kelemahan filosofis dan paradigmatis konsep kedaulatan rakyat sebagai ”ruh” demokrasi. Dengan konteks ini pulalah, buku ini hadir sebagai ikhtiar mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.
Buku ini adalah kumpulan tulisan dari sejumlah penulis yang dimuat di majalah al-Wa’ie, terdiri dari delapan bab yaitu :
Bab I : Demokrasi dalam Tataran Teori dan Praktik
Bab II : Demokrasi, Kapitalisme dan Problem Kesenjangan Kaya-Miskin
Bab III : Demokrasi : Sistem Politik yang Problematis
Bab IV : Sekularisasi dan Komersialisasi : Problem Pendidikan di Alam Demokrasi
Bab V : Demokrasi dan Penghancuran Sosial Budaya
Bab VI : Ilusi Negara Demokrasi
Bab VII : Islam vs Demokrasi
Bab VIII : Keniscayaan Negara Demokrasi
Meskipun sekadar kumpulan tulisan, buku ini berusaha tampil sebagai ”buku utuh” yang membincangkan secara lengkap dan integral seputar ilusi negara Demokrasi. Dalam tataran praktik, buku ini secara tegas dan lugas mampu menghadirkan fakta-fakta yang justru menegasikan teori-teori demokrasi dan klaim-klaim para pengusungnya, bahkan di negara-negara yang diklaim sebagai kampiun demokrasi. Selain itu, didukung oleh fakta-fakta yang valid dan meyakinkan, buku ini boleh dikatakan merupakan buku pertama di Indonesia yang cukup berbobot, yang secara serius membongkar banyak aib Demokrasi, yang selama ini terlalu pekat tertutupi oleh klaim-klaim yang terlalu berlebihan dari para pemujanya.
Buku ini menguak fakta umum dan merata bahwa ”demokrasi praktik” sering bertentangan dengan ”demokrasi teori”. Buku ini juga mampu membalikkan klaim-klaim para pengusung demokrasi. Yang sering menyatakan bahwa demokrasi menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan ; memberikan garansi kebebasan dan persamaan ; serta menawarkan kemajuan dan keadaban. Faktanya, semua itu dusta belaka. Buku ini benar-benar membuktikan secara faktual, bahwa demokrasi ideal hanya ada dalam khayal, tidak pernah membumi, dan bahwa cita-cita mendirikan negara demokrasi memang hanya sebuah ilusi. Buku ini juga berhasil membuktikan bahwa negara Demokrasi adalah negara ”Kleptokrasi”, negara ”Para Maling” yang dikuasai oleh orang-orang ”bermental maling” yang ”mencuri” dan ”merampas” kedaulatan rakyat.
0 komentar: