Cuma mitos!
Konon kabarnya inti dari demokrasi adalah terlaksananya kedaulatan rakyat, yakni seberapa jauh rakyat bisa melaksankan kedaulatannya, untuk menentukan nasibnya sendiri dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi praktiknya demokrasi selalu bersifat oligarkis, yang dalam kenyataannya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan para tokoh yang secara formal mewakilinya.
Kok bisa sih? Ya, karena pendapat ini dibangun oleh dua fakta, pertama: masyarakat senantiasa terbagi atas pimpinan (tokoh) dan yang dipimpin (masyaraat). Kedua: yang muncul dan berperan utama dalam demokrasi riil adalah mereka yang tergolong perwakilan. Sederhananya, aspirasi para wakil rakyat sering berbeda dengan aspirasi rakyat yang diwakili.
Bukankah dalam kondisi seperti ini batas demokrasi dan oligarki menjadi kabur? Contoh, ketika rakyat menolak kenaikan harga BBM, toh pemerintah dan DPR tanpa merasa berdosa menyetujuinya (meski baru sekarang sebagian anggota DPR ribut menolak kenaikan harga BBM tersebut, tapi nasi sudah menjadi bubur). Ini bukti bahwa dalam demokrasi tak pernah ada kontrol dari rakyat, karena rakyat tak akan mampu mengontrol para politisi.
Katanya, demokrasi adalah sistem modern dan jelas dasar moralnya. Ternyata ketika orang dipaksa (mau tak mau) harus bicara moral, mereka akan kembali kepada nilai-nilai dan spirit yang ada pada jamannya, atau dari adat istiadat masyarakat, atau dari agama di sekitarnya. Moral seperti ini adalah formalitas. Bila ditanya moral siapa yang berbicara, tentuk bukan moral semua rakyat, melainkan moral di kalangan tertentu saja (Yusuf Mukhlis: 1998)
Hal ini nampak jelas ketika orang perlu memberi nama: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Sosialis, dan bahkan ada nama yang sangat dipaksakan Demokrasi Islam atau Islam Demokratis. Penamaan tersebut jelas menggambarkan ketidakjelasan moral yang melandasi demokrasi, sehingga penamaan pun harus menggunakan embel-embel. Makanya Gus Dur pernah berkelakar: Kalau demokrasi, ya demokrasi, nggak usah pakai embel-embel segala toh
Ini mungkin juga yang disebut dengan global paradoks. Sungguh aneh demokrasi yang dianggap sebagai ideologi modern jutsru paradoks. Padahalmenurut Jakob Sumardjo, Cara berpikir modern, adalah tunggal. Kebenaran itu tunggal. Tinggal menentukan hitam atau putih. Jika putih tentu tidak hitam. Bahkan beliau memberi contoh, Dalam sejarah modern, Bung Karno dapat ditunjuk mewakili karakter paradoks. Gagasanya tentang NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis), cukup kontroversial di tahun 60-an. Padahal komunis selalu memusuhi agama. Tinggal pilih: komunis yang menang atau agama yang menang. (Kompas, 25/01/2005). Sama dengan demokrasi, kapitalisme, atau sekularisme selalu memusuhi Islam. Mana mungkin bisa dikompromikan? Tingal pilih: Islam yang menang atau demokrasi yang menang, gitu lho.
Ada yang bilang, dalam demokrasi dinjanjikan kesamaan kedudukan politik bagi setiap warga negara. Itu sebabnya, para politisi dan filosof mencari bentuk yang paling pas untuk menyamaratakan hak politik warga negara. Ternyata, ketika demokrasi diterapkan dengan trias politica-nya, yaitu legislatif bekerja menetapkan hukum-hukum yang akan diberlakukan, dengan demikian kita menempatkan legislatif itu lebih tinggi dari yang lain, karena legislator berhak membuat undang-undang yang akan mengatur hidup kita. Bukankah dengan demikian kita menyalahi prinsip kesamaan kedudukan setiap warga negara? Prinsip paradoks inilah yang membuat filosof Eropa menganjurkan untuk membuat aturan tertinggi yang mengatur wewenang wakil rakyat.
Katanya demokrasi sukses memimpin masyarakat. Tapi nyatanya dalam sejarah yang jujur belum pernah ditemukan satu negara di dunia ini yang benar-benar menerapkan demokrasi. Yunani dan Romawi, dua negara yang dianggap pelopor demokrasi justru tenggelam di bawah bayang-bayang tirani. Amerika atau Inggris, malah menjadi tirani (baca: otoriter) dunia yang selalu memaksakan kehendak atas nama demokrasi atau HAM.
Mungkin benar apa yang dikatakan oleh sosiolog Amerika Herbet Marcuse, Demokrasi dibangun atas dasar sengatan teror otoriter dan akan dihancurkan oleh otoriter juga, (Yudi Latif: 1997). Bush membungkus ambisi hegemoni AS dengan baju demokratisasi dan kebebasan dunia. Bahkan George Soros mengatakan dalam bukunya, The Bubble of American Supremacy, Kini dengan meneriakkan pesan: demokratisasi dan kebebasan dunia sebenarnya juga merupakan ungkapan dari supremacist ideology AS dalam baju lain. (Kompas, 07/02/2005).
Dari beberapa fakta tadi harusnya kita sadar bahwa, seluruh kekuatan demokrasi telah luluh lantak oleh kekuatan akal sehat, kecuali satu kekuatan yang masih tersisa: yakni propaganda. Ya, propaganda melalui media elektronik, media cetak, para agen intelektual, sekolah-sekolah, universitas-universitas, LSM-LSM, kaum feminis, para selebritis dsb.
Penutup
Ketika bangsa ini sibuk mencari rujukan tentang demokrasi yang pas buat diterapkan, entah merujuk kepada Magna Carta, Doctrine of Independent, atau Du Contract Social karya JJ Rousseau, juga kepada Declaration of Human Right, atau apalah namanya, ternyata Islam sudah lebih dulu menawarkan Piagam Madinah. Bahkan kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata mulai Negara Islam pertama di Madinah sampai berakhir di Turki.
Itu sebabnya terasa kurang pas ketika ada sebagian aktivisi dakwah yang menerima demokrasi (apalagi memperjuangkannya). Bukankah itu malah akan mengaburkan tujuan dakwah, ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai sekular. Terasa aneh pula ketika ada ulama yang begitu yakin bahwa demokrasi akan terwujud, padahal Plato atau JJ Rousseau sendiri sebagi pemikir demokrasi tidak pernah yakin jika demokrasi akan terwujud. Utopis deh! [Emat S. Elfarakani - Guru Sejarah di SMK Taruna Andigha, Bogor]
Konon kabarnya inti dari demokrasi adalah terlaksananya kedaulatan rakyat, yakni seberapa jauh rakyat bisa melaksankan kedaulatannya, untuk menentukan nasibnya sendiri dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi praktiknya demokrasi selalu bersifat oligarkis, yang dalam kenyataannya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan para tokoh yang secara formal mewakilinya.
Kok bisa sih? Ya, karena pendapat ini dibangun oleh dua fakta, pertama: masyarakat senantiasa terbagi atas pimpinan (tokoh) dan yang dipimpin (masyaraat). Kedua: yang muncul dan berperan utama dalam demokrasi riil adalah mereka yang tergolong perwakilan. Sederhananya, aspirasi para wakil rakyat sering berbeda dengan aspirasi rakyat yang diwakili.
Bukankah dalam kondisi seperti ini batas demokrasi dan oligarki menjadi kabur? Contoh, ketika rakyat menolak kenaikan harga BBM, toh pemerintah dan DPR tanpa merasa berdosa menyetujuinya (meski baru sekarang sebagian anggota DPR ribut menolak kenaikan harga BBM tersebut, tapi nasi sudah menjadi bubur). Ini bukti bahwa dalam demokrasi tak pernah ada kontrol dari rakyat, karena rakyat tak akan mampu mengontrol para politisi.
Katanya, demokrasi adalah sistem modern dan jelas dasar moralnya. Ternyata ketika orang dipaksa (mau tak mau) harus bicara moral, mereka akan kembali kepada nilai-nilai dan spirit yang ada pada jamannya, atau dari adat istiadat masyarakat, atau dari agama di sekitarnya. Moral seperti ini adalah formalitas. Bila ditanya moral siapa yang berbicara, tentuk bukan moral semua rakyat, melainkan moral di kalangan tertentu saja (Yusuf Mukhlis: 1998)
Hal ini nampak jelas ketika orang perlu memberi nama: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Sosialis, dan bahkan ada nama yang sangat dipaksakan Demokrasi Islam atau Islam Demokratis. Penamaan tersebut jelas menggambarkan ketidakjelasan moral yang melandasi demokrasi, sehingga penamaan pun harus menggunakan embel-embel. Makanya Gus Dur pernah berkelakar: Kalau demokrasi, ya demokrasi, nggak usah pakai embel-embel segala toh
Ini mungkin juga yang disebut dengan global paradoks. Sungguh aneh demokrasi yang dianggap sebagai ideologi modern jutsru paradoks. Padahalmenurut Jakob Sumardjo, Cara berpikir modern, adalah tunggal. Kebenaran itu tunggal. Tinggal menentukan hitam atau putih. Jika putih tentu tidak hitam. Bahkan beliau memberi contoh, Dalam sejarah modern, Bung Karno dapat ditunjuk mewakili karakter paradoks. Gagasanya tentang NASAKOM (Nasionalis Agama Komunis), cukup kontroversial di tahun 60-an. Padahal komunis selalu memusuhi agama. Tinggal pilih: komunis yang menang atau agama yang menang. (Kompas, 25/01/2005). Sama dengan demokrasi, kapitalisme, atau sekularisme selalu memusuhi Islam. Mana mungkin bisa dikompromikan? Tingal pilih: Islam yang menang atau demokrasi yang menang, gitu lho.
Ada yang bilang, dalam demokrasi dinjanjikan kesamaan kedudukan politik bagi setiap warga negara. Itu sebabnya, para politisi dan filosof mencari bentuk yang paling pas untuk menyamaratakan hak politik warga negara. Ternyata, ketika demokrasi diterapkan dengan trias politica-nya, yaitu legislatif bekerja menetapkan hukum-hukum yang akan diberlakukan, dengan demikian kita menempatkan legislatif itu lebih tinggi dari yang lain, karena legislator berhak membuat undang-undang yang akan mengatur hidup kita. Bukankah dengan demikian kita menyalahi prinsip kesamaan kedudukan setiap warga negara? Prinsip paradoks inilah yang membuat filosof Eropa menganjurkan untuk membuat aturan tertinggi yang mengatur wewenang wakil rakyat.
Katanya demokrasi sukses memimpin masyarakat. Tapi nyatanya dalam sejarah yang jujur belum pernah ditemukan satu negara di dunia ini yang benar-benar menerapkan demokrasi. Yunani dan Romawi, dua negara yang dianggap pelopor demokrasi justru tenggelam di bawah bayang-bayang tirani. Amerika atau Inggris, malah menjadi tirani (baca: otoriter) dunia yang selalu memaksakan kehendak atas nama demokrasi atau HAM.
Mungkin benar apa yang dikatakan oleh sosiolog Amerika Herbet Marcuse, Demokrasi dibangun atas dasar sengatan teror otoriter dan akan dihancurkan oleh otoriter juga, (Yudi Latif: 1997). Bush membungkus ambisi hegemoni AS dengan baju demokratisasi dan kebebasan dunia. Bahkan George Soros mengatakan dalam bukunya, The Bubble of American Supremacy, Kini dengan meneriakkan pesan: demokratisasi dan kebebasan dunia sebenarnya juga merupakan ungkapan dari supremacist ideology AS dalam baju lain. (Kompas, 07/02/2005).
Dari beberapa fakta tadi harusnya kita sadar bahwa, seluruh kekuatan demokrasi telah luluh lantak oleh kekuatan akal sehat, kecuali satu kekuatan yang masih tersisa: yakni propaganda. Ya, propaganda melalui media elektronik, media cetak, para agen intelektual, sekolah-sekolah, universitas-universitas, LSM-LSM, kaum feminis, para selebritis dsb.
Penutup
Ketika bangsa ini sibuk mencari rujukan tentang demokrasi yang pas buat diterapkan, entah merujuk kepada Magna Carta, Doctrine of Independent, atau Du Contract Social karya JJ Rousseau, juga kepada Declaration of Human Right, atau apalah namanya, ternyata Islam sudah lebih dulu menawarkan Piagam Madinah. Bahkan kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata mulai Negara Islam pertama di Madinah sampai berakhir di Turki.
Itu sebabnya terasa kurang pas ketika ada sebagian aktivisi dakwah yang menerima demokrasi (apalagi memperjuangkannya). Bukankah itu malah akan mengaburkan tujuan dakwah, ketika harus berhadapan dengan nilai-nilai sekular. Terasa aneh pula ketika ada ulama yang begitu yakin bahwa demokrasi akan terwujud, padahal Plato atau JJ Rousseau sendiri sebagi pemikir demokrasi tidak pernah yakin jika demokrasi akan terwujud. Utopis deh! [Emat S. Elfarakani - Guru Sejarah di SMK Taruna Andigha, Bogor]
0 komentar: